Siap Siaga
BNPB Australian Government
SIAP SIAGA dukung BPBD Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan SPM bencana
SIAP SIAGA dukung BPBD Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan SPM bencana
https://www.siapsiaga.or.id/wp-content/uploads/2021/10/markus-winkler-afW1hht0NSs-unsplash_large.jpg
- By siapsiaga

SIAP SIAGA dukung BPBD Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan SPM bencana

Pengelolaan risiko bencana yang efektif dapat menyelamatkan nyawa. Salah satu instrumen kunci untuk memandu pemerintah daerah dalam mengembangkan rencana pengelolaan risiko bencana adalah ‘standar pelayanan minimum (SPM) sub-urusan bencana. SPM menetapkan kategori dan kualitas layanan esensial yang harus disediakan pemerintah bagi warganya dalam bencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/2018 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708/2020 .

Seperti di banyak kabupaten di seluruh Indonesia, ada kesenjangan antara kebijakan nasional dan penerapan SPM di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT.

SIAP SIAGA membantu menjembatani hal ini dan melakukan gap assessment review pada tanggal 20 Agustus 2021 untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menerapkan SPM.

Kajian tersebut mengidentifikasi bahwa kurangnya koordinasi dan pemahaman bersama tentang SPM di berbagai sektor telah menghambat pelaksanaannya di tingkat lokal. Misalnya, tidak ada mekanisme koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait kegiatan penanggulangan bencana.

Tantangan lainnya adalah belum adanya kajian risiko bencana. Terdiri atas asesmen bahaya, kerentanan, dan kapasitas, dokumen kajian risiko bencana harus menjadi referensi untuk mengembangkan kerangka SPM dan memandu pelaksanaannya. Tanpa dokumen KRB, kabupaten memahami bahwa tujuannya adalah untuk mencapai SPM, namun tidak ada peta untuk memandu perjalanannya.

Selain itu, kurangnya sumber daya menjadi tantangan bagi kabupaten untuk menerapkan SPM. Saat ini, sumber daya keuangan terbilang rendah karena pemotongan anggaran, dan hanya ada sembilan staf di BPBD yang ditugaskan untuk mengelola tanggap darurat COVID-19 dan Siklon Seroja.

Terlepas dari tantangan ini, ada berbagai peluang yang dapat dioptimalkan.

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), yang dibentuk dengan dukungan Program SIAP SIAGA, telah memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan SPM.

Sebagai hasil dari kajian gap assessment, BPBD Rote Ndao menyadari perlunya penguatan kelembagaan dalam perencanaan program, strategi pelaksanaan SPM, pembiayaan multisektor dan multi-pemangku kepentingan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Mengidentifikasi kebutuhan adalah langkah penting pertama untuk merumuskan rencana penguatan pengelolaan risiko bencana. Ke depan, Program SIAP SIAGA akan terus memfasilitasi jalan menuju penerapan SPM melalui serangkaian lokakarya lanjutan untuk mengembangkan berbagai kerangka SPM, memperjelas peraturan dan mendukung koherensi kebijakan, serta mengidentifikasi prioritas pengelolaan risiko bencana setempat.

 

Tags: