Siap Siaga
BNPB Australian Government
Meningkatkan kesetaraan gender di bidang kebencanaan – progres peta jalan pengarustamaan gender
Meningkatkan kesetaraan gender di bidang kebencanaan – progres peta jalan pengarustamaan gender
https://www.siapsiaga.or.id/wp-content/uploads/2021/11/Gender-equality.png
- By siapsiaga

Meningkatkan kesetaraan gender di bidang kebencanaan – progres peta jalan pengarustamaan gender

Pengarustamaan gender di seluruh sektor pembangunan merupakan mandat kebijakan nasional pemerintah Indonesia. Di dalam penanganan bencana, perempuan merupakan kelompok yang sangat terdampak karena berbagai hambatan di masyarakat. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang kebencanaan, baik di tingkat komunitas maupun pada tataran formal. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dalam kebencanaan sangatlah penting untuk memastikan perlindungan perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada masa pra-bencana, masa darurat, dan setelah tanggap darurat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan Program SIAP SIAGA, tengah menyiapkan Peta Jalan atau Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Kebencanaan Nasional 2022-2025. Dalam rapat pembahasan yang berlangsung secara luring dan daring pada tanggal 13 Oktober 2021, Ibu Nugroho Retno selaku Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II Biro Perencanaan BNPB, menyampaikan, “Peta jalan pengarusutamaan gender saat ini merupakan versi kelima dan kini telah memasuki tahap pembahasan guna mendapatkan beragam masukan untuk pelaksanaannya.”

Saat ini, Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan SK Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender, masih dalam proses untuk penandatanganan di Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama. Dalam perumusan Peta Jalan Pengarusutamaan Gender yang turut didukung Program SIAP SIAGA, Biro Perencanaan BNPB berfungsi sebagai sekretariat penggerak. Peserta rapat terdiri dari Tim Sekretariat Pengarusutamaan Gender BNPB, Tim Penggerak Pengarustamaan Gender BNPB, Program SIAP SIAGA, dan Program DM INVEST.

Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam memastikan pengarustamaan gender di bidang kebencanaan tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, pada tingkat Lembaga, BNPB sendiri telah memiliki aturan mengenai pengarusutamaan gender dalam bidang penanggulangan bencana melalui Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

Program SIAP SIAGA berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan gender dan inklusi disabilitas di dalam penanggulangan bencana. Serangkaian pemetaan dan analisis gender telah dilakukan sepanjang Juli – September, sebagai dasar penyusunan peta jalan pengarusutamaan gender ini. Dewi Novirianti, Penasihat Gender Program SIAP SIAGA, menuturkan bahwa peta jalan tidak hanya membahas aspek teknis kebencanaan, tetapi juga pelaksanaannya di BNPB. “Pengarusutamaan Gender yang akan dipetakan tidak hanya dari aspek teknis kebencanaan akan tetapi termasuk aspek gender di lingkungan kerja seperti fasilitas, aturan ketenagakerjaan, pencegahan pelecehan seksual, serta dukungan untuk partisipasi perempuan,” tutur Dewi.

Penyusunan peta jalan ini merupakan langkah maju bagi implementasi yang lebih konkret dalam pelaksanaan pengarustamaan gender yang meliputi semua tahapan perencanaan dan layanan penanggulangan bencana. Dalam format terkini, draf peta jalan terdiri dari bagian analisis dan bagian Rencana Aksi (Renaksi). Rencana aksi tiga tahun menjabarkan peta jalan lembaga dan peta jalan teknis. Adapun, peta jalan teknis terdiri atas perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan data terpilah; teknis pengarusutamaan gender pada fase sebelu, saat, dan setelah bencana; serta sumber daya manusia.

Diharapkan, peta jalan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing unit organisasi atau Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan BNPB. Di luar lingkup BNPB, diharapkan peta jalan ini dapat menjadi acuan pelaksanaan penanggulangan bencana yang responsif gender di tingkat daerah. Langkah selanjutnya, tim perumus akan melaksanakan diskusi dengan enam Pokja lainnya terkait konfirmasi tugas-tugas yang ada dalam matriks peta jalan.

Tags: