Siap Siaga
BNPB Australian Government
Integrasikan Konsep Kesejahteraan, Tingkatkan Ketangguhan Desa
Integrasikan Konsep Kesejahteraan, Tingkatkan Ketangguhan Desa
https://www.siapsiaga.or.id/wp-content/uploads/2021/11/Urban-farming_GETAPAK-1.jpeg
- By siapsiaga

Integrasikan Konsep Kesejahteraan, Tingkatkan Ketangguhan Desa

Upaya mengintegrasikan konsep kesejahteraan (welfare), kesetaraan gender, inklusi sosial, dan adaptasi perubahan iklim dalam ketangguhan desa terus bergulir. Dalam Webinar Sinergi Ketangguhan Desa, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo menyampaikan bahwa dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan bencana yang inklusif, kolaboratif, dan integratif guna meminimalkan korban jiwa dan kerugian yang besar.

“Masyarakat perlu dibekali tidak hanya dalam konteks kesiapsiagaan bencana saja, namun juga dalam aspek pemberdayaan penghidupannya agar menjadi tangguh,” ucapnya saat membuka acara webinar.

Untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ketahanan desa, Program SIAP SIAGA mendukung BNPB dan Pemerintah Daerah di empat provinsi (Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT) mengembangkan model Desa Tangguh Bencana Berbasis Kesejahteraan atau Welfare-based Disaster Resilient Village (WDRV). WDRV Konsep ini mengintegrasikan aspek ketangguhan menghadapi bencana dengan aspek mata pencaharian, kesetaraan gender dan inklusi sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim

Dalam sambutannya, Pangarso mengingatkan masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi konsep ini. “Tantangan yang dihadapi di antaranya, satu, perlunya komitmen bersama dalam mengembangkan model program ketangguhan berbasis desa yang koheren dan sinergis. Kedua, perlunya strategi keberlanjutan membangun program penguatan ketangguhan masyarakat di level desa/kelurahan. Dan yang ketiga adalah bagaimana harmonisasi dengan Permendagri No 101/2018 tentang SPM Sub Urusan Bencana,” tambahnya.

Menurut Nelwan Harahap, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana Kemenko PMK, konsep desa Tangguh bencana berbasis kesejahteraan sebagai fungsi koordinasi dan pemutakhiran pendekatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) di Indonesia (PRBBK) harus segera diimplementasikan. “Kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar ancaman. Menyikapi hal ini, tentunya pengembangan program PRBBK harus permanen dan tidak boleh biasa-biasa saja,” ujarnya.

Kerjasama antar pihak, menjadi kunci. Nelwan mendorong perumusan model PRBBK berbasis kesejahteraan secara bersama dan kolaboratif melalui sebuah Forum Konsultatif. Selain meningkatkan efektivitas ketangguhan desa, Program SIAP SIAGA juga mendukung Pemerintah meningkatkan strategi dan sistem ketangguhan desa yang sesuai dengan konteks dan praktik lokal, termasuk kapasitas yang lebih baik untuk analisis dan evaluasi risiko bencana partisipatif di tingkat desa. Hal ini selaras dengan masukan dari Sumedi Andono Mulyo, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas.

“Koordinasi harus berbasis kawasan, desentralisasi pengetahuan dan aktivitas program harus menyesuaikan dengan karakter sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat,” ucapnya. Untuk itu ia menyarankan untuk membangun sistem database program berbasis desa/kelurahan terpadu yang dapat digunakan semua pihak.

Webinar dan Lokakarya Sinergitas Program Membangun Ketangguhan Bencana Berbasis Desa/Kelurahan ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2021. Diselenggarakan pada Jumat, 29 Oktober 2021 lalu, webinar ini dihadiri 245 peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, BPBD se-Indonesia, Organisasi Non-Pemerintah, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Staff Direktorat Kesiapsiagaan.

Tags: